Main Takeaways of Danantara
Hello! Hope you are all well. I involved in the creation of Danantara since last year, indirectly.
Saya akan coba sedikit lampirkan beberapa keypoints dari Danantara. Tujuannya untuk sedikit revelation agar mungkin tidak terlalu doom posting, namun paham akan substansi nya. Without further ado, lets go
Apa itu SWF? Sovereign Wealth Fund adalah dana investasi negara yang tujuannya untuk, you guess it, to get more money. Bisa dari pendapatan negara dan sebagainya.
Kita sudah punya semacam itu, namanya INA (Indonesia Investment Authority), dibentuk era Jokowi. INA disuntik dana around 1 million USD. Dan 2024 sudah punya 160 triliun Rupiah. By I mean investment, I really mean INVESTMENT. Big scope. They can do whatever they want. They are INCREDIBLY, professional.
As we know so far, BUMN kita keuntungannya diolah masing-masing. What if, we combine everything, every income, and manage the total assets, outside the BUMN itself? Crazy idea right.
Itulah Danantara. Sebuah Holding SWF yang nantinya akan meleburkan Asset BUMN besar (seperti BRI, BNI, MANDIRI, Telkom etc) dan manage directly the operational dan penghasilan dividen dari BUMN tersebut. And soon, every BUMN
"Bukan kah tugas KemenBUMN seperti itu?", saya tidak paham detil UU BUMN terhadap PT BUMN, namun untuk case Danantara ini akan dibagi sebagai berikut:
- Kementerian BUMN sebagai Regulator aturan-aturan terhadap perusahaan BUMN
- Danantara sebagai Operasional, yang langsung dibawah Presiden.
INA akan dileburkan didalam Danantara beserta beberapa BUMN besar. If it succeeds, every BUMN will be managed by Danantara. Simple as that.
Danantara berhak mengatur dana keuntungan dividen dari seluruh BUMN dan menggunakannya untuk investasi diluar BUMN itu sendiri. Danantara berhak untuk menambah atau mengurangi penyuntikan modal DARI keuntungan. Danantara berhak menyetujui dan tidak menyetujui pembentukan anak perusahaan BUMN baru.
All sounds good on paper, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
Pertama, ada klausul di RUU BUMN yang mulai menyatakan bahwa kerugian BUMN BUKAN LAGI kerugian negara. Jadi petinggi tidak akan bisa di penjarakan karena merugikan negara. Hence: useless to BPK dan KPK
Kedua, politisasi. Pemimpin Danantara adalah Trio Kwik Kwek Kwak: Rosan Roeslani, Pandu Sjahrir, Dony Oskaria. If you don't know them then do a quick search about them and why its dangerous. Ketuanya Rosan Roeslani.
Ketiga, Danantara dibawah kendali langsung oleh Presiden, membuat itu SANGAT overpowered. Especially if you know the relation of power between the three heads.
Ke-empat, Danantara BERHAK manage sedalam-dalamnya terhadap BUMN. SAMPAI dengan perekrutan SDM. Akan ada pegawai2 BUMN yang akan di AUTO CONVERT sebagai Pegawai Danantara. Pengadaan Barang Jasa, Keuangan BUMN, Manajemen Resiko, and there is a clause that it can be added more in the future.
Kelima, 1000T dari efisiensi anggaran. You heard that right. Anggaran yang di efisiensi sebagian besar akan masuk sebagai dana yang disuntik ke Danantara untuk diputar. Beserta semua ASSET BUMN besar.
Ke-enam, BUMN di Danantara WILL LOSE their privilege. Ada privilege BUMN dimana mereka bisa MONOPOLI pasar. Privilege itu goes poof
Ketujuh, Danantara berhak menambah dan mengurangi BUMN. Let that sink in.
Ke-delapan, akan ada dewan pengawas. Namun, trust me, they are also from the same circle.
Kesembilan, semua petinggi Danantara, Badan Pelaksana Dewan Penasehan dan Dewan Pengawas, semua dipilih oleh Presiden.
Kesepuluh, Audit keuangan Danantara dilaksanakan oleh dewan pengawas. KPK dan BPK hanya bisa mengaudit atas persetujuan DPR, which, if you follow me through this and know the politic landscape, is IMPOSSIBLE.
And many more I have not included. On paper, IT WILL BE A REALLY GOOD step for our country, yang mana akan JAUH mengurangi korupsi di BUMN dengan memusatkan ke satu badan yang mengoperasikan semua.
Namun, jika tidak bisa di audit, kebal hukum, dan semuanya berasal dari circle yang sama SERTA memiliki mindset pebisnis, bisa jadi akan memperparah.
Kemana uang itu akan di investasi? Renewable Energy, Tambang, Export, Kendaraan, dan apa lagi ya. Intinya bisnis yang jarang di tempuh Indonesia.
So, pekerja BUMN, you will be no longer work with KemenBUMN, you will have new master. Karena KemenBUMN hanya regulator saja.
Okay I might be overdrive with the doom posting, but it is what it is. Kontra yang akan dirasakan hanya bersifat politis, tapi Pro nya sudah jelas on paper. Hopefully, it would be a great show
Silahkan di tambah bagi yang lebih paham, karena saya tidak bisa include semuanya
EDIT 1: for technicality side and a bit copium based on what you can see on paper, check out https://www.reddit.com/r/indonesia/s/bDTP7DJOvG